Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Papua, Edy Santosa meminta DPRD Merauke memperjuangkan penambahan kuota pupuk untuk petani di wilayah itu pada 2018 mendatang ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Edy dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, ketika komisi itu mengundang Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke untuk mendengar laporan program prioritas kedua instansi itu, 2018 mendatang, Rabu (18/10).

Edy mengatakan, masalah pertanian di Kabupaten Merauke dari tahun ke tahun adalah kelangkaan pupuk untuk petani. Pembukaan lahan terus dilakukan, tetapi tidak diimbangi kuota pupuk memadai.

“Kami sudah koordinasikan dengan direktur pupuk terkait adanya pembukaan areal cetak sawah baru, tapi belum ada penambahan pupuk bersubsidi. Kini petani mendatangkan pupuk non-subsidi dengan harga Rp8000 per kilogram. Ini sangat memberatkan petani,” kata Edy Santosa.

Menanggapi itu, Ketua Komisi B DPRD Merauke, Jorgen Betaubun meminta dinas segera menyiapkan surat- surat, data untuk bersama anggota dewan bertemu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua dalam waktu dekat, dan bersama ke Jakarta menyampaikan langsung kepada Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua II DPRD Merauke, Benny Latumahina mengatakan, program Presiden Jokowi mencanangkan lumbung pangan nasional tidak diimbangi dengan perhatian serius oleh pemerintah pusat.

“Ketika mau membuka lahan baru, dan tidak diimbangi dengan pupuk memadai akan menjadi kendala,” kata Benny Latumahina.