Berita Utama

Ini Strategi Pengamanan Target Penerimaan Pajak TA 2023 KPP Pratama Merauke

Di awal tahun 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke (KPP Pratama Merauke) sudah mulai mengatur strategi pengamanan penerimaan Tahun Anggaran (TA) 2023. 

Pencapaian target penerimaan pajak TA 2022 yang mencapai 147,51% memberikan harapan sekaligus optimisme bagi KPP Pratama Merauke untuk mengulang prestasi di TA 2023 ini. Pencapaian sebesar 147,51% ini bahkan merupakan capaian tertinggi di lingkungan kantor pajak di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

“Kita optimis target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai mengingat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak relatif sudah lebih baik, serta ditopang juga oleh semakin pulihnya kegiatan ekonomi di wilayah kerja kami”, kata Ahmad Sadiq Urwah F.M., Kepala KPP Pratama Merauke.

Moncernya kinerja penerimaan KPP Pratama Merauke terbilang fantastis, mengingat target penerimaan pajak TA 2021 jauh dari harapan. Bahkan dari segi pertumbuhan penerimaan pajak, capaian sebesar Rp895 miliar di tahun 2022 ini jauh melampaui penerimaan TA 2021 yang hanya sebesar Rp611 miliar. Ini berarti penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 46,41% atau berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan secara nasional yang hanya sebesar 34,27%. 

Lagi-lagi pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Merauke yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi ini merupakan pertumbuhan penerimaan tertinggi di lingkungan kantor pajak di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

“Sektor belanja pemerintah khususnya dari pelaksanaan pekerjaan fisik merupakan kontributor utama dalam penerimaan kami yang juga didukung oleh regulasi baru di mana setoran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tadinya disetor dengan menggunakan NPWP rekanan, saat ini harus menggunakan NPWP bendahara atau Instansi Pemerintah pemilik proyek”, jawab Sadiq ketika ditanya sektor dominan yang mendukung tercapainya penerimaan pajak di tahun 2022. 

“Regulasi ini sangat efektif untuk memastikan setoran tersebut tercatat sebagai setoran yang berasal dari belanja pemerintah instansi yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Merauke. Sebelumnya setoran PPN ini tersebar di mana-mana karena rekanan pemerintah (kontraktor) tidak seluruhnya terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Merauke”, jelas Sadiq. 

Naiknya harga komoditas khususnya sawit di tahun 2022 kemarin sedikit banyak juga menopang pencapaian target penerimaan KPP Pratama Merauke. Sadiq berharap tren ini dapat terus berlanjut di TA 2023 ini sehingga berdampak pada semakin dinamisnya kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketika ditanya strategi pengamanan penerimaan TA 2023 ini, Sadiq menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan rutin dan pemeriksaan pajak yang dilakukan kepada Wajib Pajak akan semakin diintensifkan, khususnya sektor-sektor yang memiliki potensi signifikan dan sektor yang belum memberikan kontribusi signifikan seperti sektor perkebunan, perikanan, dan sektor konstruksi. 

“Kerja sama dan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan Provinsi Papua Selatan juga sedapat mungkin dioptimalkan dalam rangka memastikan seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau bagian dari belanja pemerintah juga melakukan kewajiban perpajakannya secara benar,” tukas Sadiq.

Tidak hanya pengawasan dan pemeriksaan pajak, KPP Pratama Merauke juga akan menggencarkan kegiatan edukasi dan penyuluhan khususnya kepada calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak baru yang selama ini masih kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

“Kegiatan edukasi dan penyuluhan ini akan menggandeng pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan juga pihak kampus atau lembaga pendidikan. Semoga bisa meningkatkan tingkat partisipasi Wajib Pajak dalam pembiayaan pembangunan dan sekaligus mewujudkan kemandirian fiskal di daerah mengingat sebagian pajak yang dikumpulkan akan dikembalikan juga kepada daerah kabupaten dan provinsi masing-masing dalam bentuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) dan DBH Pajak (Dana Bagi Hasil Pajak),” jelas Sadiq.