Berita Utama

Stakeholder Meeting Pembangunan Kebun Masyarakat Koperasi Iska Bekai

Merauke - Stakeholder Meeting pembangunan kebun masyarakat koperasi serba usaha Iska Bekai di Distrik Ngguti Kabupaten Merauke, Papua Selatan dilaksankan di Halogen Hotel Merauke, Selasa (14/2/2023). 

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dan perwakilan SKPD terkait, tokoh agama, TNI, Polri, Ketua DPRD dan perwakilan masyarakat adat Distrik Ngguti juga dihadirkan untuk memberikan masukan dan saran serta dukungan anggaran guna memajukan dan menguatkan manajemen Operasi Iska Bekai tersebut. 

Abraham E. Yolmen Ketua Panitia sekaligus Pimpinan Koperasi Iska Bekai menyampaikan, koperasi ini memiliki cita-cita untuk membangun usaha utama kebun sawit seluas 5.657,33 hektare di Distrik Ngguti untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat setempat sebagai bagian dari 20 persen yang diberikan kepada masyarakat ulayat dari pihak perusahan yang berinvestasi di wilayah tersebut. Model koperasi dirubah menjadi pengelolaan secara mandiri dari yang sebelumnya masih satu atap. 

"Stakeholder meeting ini kita minta dukungan Pemkab Merauke dan seluruh stakeholder demi kemajuan koperasi," pinta Abraham dalam arahannya. 

Koperasi Iska Bekai didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi nomor 31, tanggal 13 Februari 2016. Beranggotakan 35 orang dan beralamat di Kampung Nakias Distrik Ngguti Kabupaten Merauke. Luas perencanaan pembangunan kebun tahun 2023 adalah 500 hektare, 2024; 1000 hektare dan 2025: 1.500 hektare. 

Bupati Merauke menekankan 20 persen yang kembalikan perusahaan ke pemilik rakyat dan dapat diolah secara koperasi. Romanus tegaskan, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat menjadi bagian dari investasi dan bagian dari kemajuan. "Masyarakat yang tanahnya sudah diinvestasi oleh beberapa perusahaan mereka harus terlibat aktif, " tegas bupati. 

Pemukulan tifa pembukaan stakeholder meeting Koperasi Iska Bekai Merauke.

Tim pendamping Pemkab Merauke juga disiapkan menjadi pendamping untuk koperasi dan mengkawali 20 persen milik masyarakat pemilik ulayat. Pemkab siap mendukung dari sisi anggaran, juga ada rencana bantuan truk untuk pengangkutan kelapa sawit. 

"Namun manajemen harus baik. Peluang usaha harus dilihat untuk pengembangan ke depan, seperti Pom bensin dll. Saya coba tiru model dari Malaysia untuk diterapkan di Dongin Prawbawa," ucap Romanus. 

Para kepala kampung dan distrik juga diminta ikut berperan. Menurut Romanus, menjadi koperasi mandiri merupakan satu kebanggaan bagi OAP karena mampu berdiri di atas tanahnya sendiri. Kesempatan yang sama, kepada masyarakat adat pemilik tanah ulayat diingatkan tidak menjual tanah, sebab tanah adalah bagian dari aset masa depan dan anak cucu.

"Semua yang di sana pesan saya sebagai Bupati Merauke, berhenti jual tanah. Orang Marind harus cerdas dalam mengolah tanah yang ada bukan untuk dijual. Kembangkan potensi lain untuk menghasilkan uang. Banyak tanah Marind yang sudah habis terjual. Di hari valentine saya mau bilang tanah adalah jati diri, jual tanah sama dengan jual bapak dan mama," ungkap Romanus. 

Lebih bagus lagi ketika orang asli Papua menyekolahkan semua anak karena banyak peluang bantuan study dari pemerintah untuk masyarakat. Dengan sekolah seseorang mampu mengembangkan diri untuk maju dan berkembang agar setelah kembali ke kampung mampu mengubah pandangan hidup dengan mengembangkan potensi yang ada bukan menjual tanah.(Get)