Merauke - Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Merauke menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras kepada 51.327 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2023, Jumat (31/3/2023).

Penyaluran perdana cadangan beras pemerintah ini ditandai dengan pelepasan distribusi beras dari Gudang Bulog setempat oleh Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. 

"Perum Bulog ditunjuk pemerintah sebagai penyedia beras dan sasaran penyaluran untuk keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia ada 21.353.000 KPM. Khusus wilayah Provinsi Papua Selatan sebanyak 51.327 KPM yang tersebar di empat kabupaten. Untuk Kabupaten Merauke 20.293 KPM, Mappi 11.087, Boven Digoel 9.539, dan Asmat 10.408 KPM," kata Kabulog Merauke, Firman Mando sore tadi. 

Mando menyebut penyaluran cadangan beras pemerintah itu dilakukan tiga kali/bulan. Untuk bulan pertama Maret 2023, penyaluran sebanyak 513.720 Kg. Selanjutnya penyaluran dengan jumlah yang sama akan dilakukan pada bulan kedua pada Mei dan bulan ketiga pada April 2023.

"Hari ini kita penyaluran perdana dengan sasaran penyaluran yakni Kelurahan Maro, Distrik Merauke, sebanyak 524 KPM dengan jumlah beras 5 ton, 241 Kg," kata dia. 

Lounching pelepasan truk penyaluran beras pemerintah di Gudang Bulog Merauke, Papua Selatan.

"Bulog ditunjuk sebagai penyedia barang, sedangkan tansporternya telah ditunjuk PT Pos Indonesia. Penyaluran dilakukan mulai dari gudang bulog sampai titik bagi. Kami berharap dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten serta kepolisian dalam hal penyaluran sehingga bantuan bisa sampai tepat sasaran," imbuhnya. 

Sementara Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam kesempatan tersebut meminta agar data penerima manfaat dipastikan dengan benar, sehingga beras benar-benar tersalur tepat sasaran. Selain itu, perlu diperhatikan juga hal-hal teknis distribusi termasuk kendala-kendala di lapangan. 

"Pengalaman saya waktu masih pegawai di Bappeda, kadang-kadang barang ini (penyaluran beras pemerintah) menjadi masalah. Jadi perlu dipastikan baik data penerima, karena tidak tertutup kemungkinan ada KPM yang sudah pindah domisili dan meninggal dunia. Nah ketika seperti itu, harus ada kebijakan apakah beras ini perlu dibawa pulang atau bagaimana. Untuk bawa pulang butuh ongkos yang cukup lagi," kata dia. 

Kendala teknis lainnya, kata Mbaraka, biaya tidak terduga yang dikeluarkan dalam proses distribusi. Misalnya biaya angkut dari tempat bongkar muat di pelabuhan ke titik distribusi (kantor distrik/kantor kampung). Kendala angkut itu menyebabkan beras terbengkalai di pelabuhan, dan bahkan diambil oleh masyarakat. 

"Masalahnya ketika dibawa sampai ke distrik-distrik terjauh, misalnya ke Kontuar kapal minimal dari sini Rp 60 juta. Sampai di sana buru bongkar, perlu biaya buru bongkar. Lalu setelah bongkar, masyarakat biasanya pikul, lalu mereka tuntut ongkos angkut. Ini juga harus diperhatikan," ujarnya. 

Mbaraka menambahkan bahwa perlunya kesepakatan bersama antara Bulog, PT Pos, Pemprov Papua Selatan dan pemkab serta kepolisian untuk menyiapkan kebijakan jika terjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga penyalurannya menjadi transparan dan benar-benar tepat sasaran. 

"Selain itu juga pasti ada dampak sosial lain yang muncul dengan adanya bantuan ini, seperti ada yang dapat dan ada yang tidak dapat, akhirnya ribut, itu yang perlu kita antisipasi pelan-pelan. Oleh sebab itu sekali lagi data perlu dipastikan baik," tuturnya. 

Sementara itu Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyatakan untuk meningkatkan produktivitas beras di Merauke, ada tiga titik yang perlu diperhatikan yakni produksi, distribusi, dan pasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada sektor produksi antara lain ketersediaan lahan, pupuk, bibit, teknologi dan SDM yang terlatih. 

Penyerahan beras kepada perwakilan KPM di Distrik Merauke.

"Yang kedua jaringan distribusi perlu disiapkan dengan baik, baik jalur transportasi darat, laut dan udaranya. Konektivitas antara moda transportasi perlu disiapkan sehingga tetap terhubung satu sama lain," ujar Safanpo. 

Terkait pasar, pemerintah harus membantu petani dengan menyediakan pasar, sehingga mereka (petani) semakin terpacu meningkatkan produksi. Pengalaman tahun lalu, petani Merauke terpaksa membawa hasil produksinya keluar karena Bulog hanya mampu beli Rp 8.000 per kg.

"Jadi kalau produksinya tinggi, tapi pasarnya tidak ada, maka produksi akan mati. Demikian sebaliknya, produksi tinggi, pasar tersedia, tapi distribusinya kurang bagus, maka dua-duanya akan mati juga. Jadi di sini semua sektor harus bekerja sama, kerja sama lintas instansi untuk menjamin kelangsungan produksi petani sekaligus menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat kita," kata Safanpo. 

Pemprov akan bersinergi dengan pemkab di empat kabupaten dan juga dengan seluruh pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan supaya sama-sama bisa menjaga stok ketersediaan pangan di wilayah selatan.(Get)