Merauke - Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) sebagai lembaga pemantau demokrasi nasional bekerja sama dengan Net Grit dan tapol melakukan diskusi hasil pantauan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Selatan. 

Diskusi ini melibatkan pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, berbagai organisasi kampus dan politik serta jurnalis dipusatkan di Swissbell Hotel Merauke, Senin (17/2/2025), untuk menghasilkan rekomendasi penting yang nantinya jadi patokan Pilkada mendatang. 

AIDP memetakan persoalan yang ditemukan di wilayah Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Pilkada 2024 lalu, wilayah selatan terdapat dua kabupaten yang paling menonjol adalah Kabupaten Asmat dan Boven Digoel. Untuk itu perlu ada rekomendasi yang disepakati bersama dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi di masa mendatang. 

Di antaranya, diminta penyelenggara lebih memperhatikan syarat calon, perlu peningkatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada penyelenggara di tingkat bawah karena didapati kesulitan mengisi C-Plano hingga membutuhkan waktu berjam-jam. Selain itu, ada indikasi kuat sebagai salah satu alat transaksi adalah C-6 atau C pemberitahuan, sebab C-6 ini jauh lebih sakti dari pada KTP. 

Rekomendasi dari AIDP ada di kapasitas penyelenggara untuk mengkaji ulang soal C-6 sebab C-6 sangat tidak diperlukan lagi karena itu justru jadi alat transaksi dan berbahaya. Pantauan AIDP Pilkada lalu ada indikasi pembagian C-6 kurang dari 60 persen padahal penyelenggara tingkat bawah mengetahui alamat pemilih. 

"Kami merekomendasikan C-6 dihapus dan hanya menggunakan KTP saja," ujar Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar kepada wartawan. 

Berikut soal mekanisme adat. Kalau di Papua Pegunungan dikenal dengan sistem noken sedangkan di Papua Selatan ada indikasi kuat dilakukan seperti noken namun namanya berbeda yakni Omen yang dilakukan di Kabupaten Asmat. Penentuan sistem noken pasti ada mekanisme pihak terkait yang dilakukan melalui rapat-rapat di honai berhari-hari baru diputuskan pada hari Hal. 

"Omen semestinya melakukan hal yang sama. Kita mengkhawatirkan ke depan menjadi alat krusial yang terjadi pada noken. Jadi kami merekomendasikan itu didiskusikan seperti apa format yang dipakai, supaya ini tidak jadi soal. Ini temuan kami dan kami ingin didiskusikan untuk menentukan format yang jelas dan tidak menjadi perdebatan," pungkasnya. 

_{Baca Juga : Dua Mobil Fortuner Disiapkan untuk Bupati dan Wabup Merauke Terpilih}

Ditegaskannya lagi bahwa sebelum dieksploitasi secara politis, AIDP harus mendiskusikan format apa yang tepat dengan para pihak terkait yang berkompeten.(Get)