Merauke - Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jumat, (16/5/2025). 

Perjalanan rombongan ke Salor bersama Gubernur Apolo Safanpo didampingi Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan, Demianus Katayu.

Saat tiba, rombongan disambut oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim bersama karyawan dan diarahkan ke lokasi pembangunan Kantor DPRP Papua Selatan. 

Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim kepada rombongan menjelaskan Kantor DPRP Papua Selatan berseblahan dengan Kantor MRP Papua Selatan. Pembangunan kantor wakil rakyat itu direncanakan tiga lantai. Hingga kini progres pembangunan kantor tengah mencapai 18 persen.

Luasan kawasan kantor DPRP Papua Selatan sekitar 4 hektar sesuai master plan. Kantor tersebut berseblahan dengan Kantor Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan.

Setelah meninjau lokasi Kantor DPRP Papua Selatan, rombongan bersama Gubernur Apolo Safanpo melanjutkan perjalanan meninjau area pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dengan luas lahan kantor itu sekitar 11 ribu lebih persegi untuk lantai tiga.

Fasilitas di kantor itu di antaranya lapangan upacara, lahan pakiran motor, parkiran mobil, dan parkiran sepeda. Selain itu ada juga pembangunan gedung green house dan tempat olahraga di sekitar kawasan lokasi kantor gubernur.

"Untuk pembangunan kantor gubernur sementara pemasangan tiang pancang, setelah itu dilanjutkan dengan pembangunan," kata Cornels kepada rombongan Komisi II DPR RI dan Gubernur Apolo.

Corneles menyebut kendala yang dialami selama ini dalam pembangunan yakni material lantaran minim material di Merauke, hingga kini material didatangkan dari luar melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. 

Rombongan Komisi II DPR RI ketika mendapat kejelasan terkait material, menegaskan bahwa harus ada stok material agar pekerjaan tidak terhenti lantaran mengantisipasi kondisi alam yang tak bisa ditebak.

Mereka menegaskan bahwa harus ada pembelian stok material agar pengerjaan pembangunan cepat rampung sesuai target yang ditetapkan.

_{Baca Juga : DWP Papua Selatan Diharapkan Tingkatkan Kinerja}

Sekedar informasi, setelah kembali dari Salor dilanjutkan dengan rapat evaluasi terhadap empat daerah otonom baru di wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan di Swissbel-hotel Merauke.(Get)