Berita Utama

Inspektorat Papua Selatan Selenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah

Merauke - Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2023 di Careinn Merauke, Rabu (22/11/2023). 

Ada tiga tujuan Rakorwasda yaitu, pertama, menyamakan persepsi dan menyatukan langkah konkret Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat PPS, dan Inspektorat Kabupaten cakupan Papua Selatan dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2024. 

Kedua, melakukan koordinasi dan pembahasan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) untuk ditetapkan menjadi program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2024 sebagai pedoman dan acuan dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan kabupaten se Papua Selatan. Dan ketiga, mencegah dan menghindari kemungkinan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan dan meningkatkan kerjasama antara APIP dan APH di wilayah Papua Selatan. 

"Tugasnya APIP adalah menjaga maka APIP harus lakukan pemeriksaan secara internal. Sehingga pada saat pelaksanaan pemeriksaan eksternal sudah tidak ada masalah, karena sudah dilakukan perbaikan-perbaikan," pungkas Plh. Sekda Papua Selatan Dra. madaremmeng dalam pembukaan Rakorwasda. 

Launching Road to Hakordia Papua Selatan.

Inspektorat sudah diberikan ruang yang luas untuk mengeksplor dan memastikan semua aktivitas kegiatan di pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan aturan dan akuntabilitasnya bisa dijamin, dan selalu taat dengan aturan. APIP bisa mendorong upaya perbaikan dan memastikan semua sudah sesuai standar yang diharapkan. 

Para pemateri menghadirkan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Ihsan Dirgahayu, dari BPKP, Kepala Kejati Papua, dan mewakili Kapolda Papua. 

Kesempatan itu, sekaligus Lounching Road to Hakordia ditandai dengan penyerahan perangkat sosial berupa buku saku anti korupsi, souvenir penyuluhan dan game anti korupsi yang digunakan oleh penyuluh anti korupsi dalam upaya memberikan edukasi korupsi di Papua Selatan dan sebagai bentuk dimulainya Road to Hakordia 2023.(Get)