Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas PUPR Melakukan Pembahasan laporan akhir penyusunan perencanaan penataan ruang jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape. 

Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PUPR Papua Selatan, Agustinus R. Bonai pada penutupan kegiatan mengatakan, penyusunan master plan kawasan pusat perkantoran Papua Selatan disusun berdasarkan kesepakatan bersama bahwa eks KTM Salor dijadikan sebagai pusat perkantoran. 

"Penyusunan master plan ini bertujuan agar penataannya bisa menjadi kawasan yang indah, efisien, rapi sesuai dengan rencana tata ruang dengan tetap mengakomodir kearifan lokal," terang Agustinus di Megaria, Rabu (13/12/2023). 

Disampaikan, tahap pertama master plan yang disusun terbagi dalam dua bagian yaitu master plan kawasan dan detail engineering akan basic desain untuk kantor utama yang akan dibangun oleh Kementrian PUPR. 

^{_{Penutupan pembahasan laporan akhir penyususnan master plan pusat perkantoran pemerintah Papua Selatan.}}

"Jadi, Kementerian PUPR menunggu kita, ketika master plan kita sudah jadi, tiga kantor utama yaitu Kantor Gubernur, DPR dan MRP ini kita menyediakan basic desainnya yang kemudian akan didetailkan oleh Kementrian PUPR untuk pembangunan fisik," sebut Agustus. 

Selain tiga perkantoran tersebut, di lokasi sekitarnya akan dibangun rumah susun yang semuanya akan dibangun oleh Kementrian PUPR. Proses pembangunan akan dibangun oleh APBD Papua Selatan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran dengan terlebih dahulu pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan. Seperti kesesuaian lahan, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), studi kelayakan. 

"Ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka Kementrian akan memulai proses pembangunan. Target kita, di awal tahun 2024 kita sudah siapkan. Beberapa syarat yang sudah kita penuhi di antaranya legalitas lahan. Tahun ini kita sudah masuk dengan land clearing dan pematangan lahan untuk empat lokasi itu, kantor Gubernur, DPR, MRP dan Rusun," ucap Agustinus.(Get)