Merauke - Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze dan Wakilnya Fauzun Nihayah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat untuk rencana pembangunan sekolah rakyat yang akan dibangun di sekitar Rumah Susun samping Stadion Katalpal.

Pertemuan yang digelar pada Sabtu, (27/9/2025) siang itu untuk memastikan kepemilikan lahan. Pemkab Merauke sudah punya sertifikat yang diterbitkan tahun 1995 seluas 16 hektare, namun ada tiga warga juga yang mengaku sebagai pemilih hak ulayat atas lahan tersebut dan sudah menjual ke sejumlah warga.

Untuk itu, Pemkab melakukan penelusuran dan kemudian ditindaklanjuti oleh LMA Imbuti.

"Intinya kita meluruskan persoalan ini supaya kita tahu siapa yang punya hak. Bapak Mama jangan berpikir pemerintah datang mau gusur-gusur, kita datang bicara baik-baik, kalaupun ini siapa yang punya hak, itu menjadi jelas tapi kita buktikan dulu siapa yang punya hak atas tanah ini," ucap Yoseph.

^{_{Pertemuan di lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Merauke}}

Dikatakan, Pemerintah punya niat baik dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan khusus bagi anak putus sekolah dan kurang mampu. Namun persoalan lahan harus diclearkan sebelum pembangunan gedung.

Pemkab akan menindaklanjuti ke pihak pertanahan untuk kepastian kepemilikan. Kalaupun masih belum puas maka langkah terkhir adalah sampai ke proses pengadilan.

Wakil Bupati Fauzun menambahkan, sekolah rakyat yang akan dibangun menjadi sekolah harapan semua. Melalui sekolah rakyat ini pemerintah tidak hanya perhatikan anak-anak saja tapi termasuk orangtua hingga pembangunan rumah layak huni.

Baca Juga : Pemprov Papua Selatan Apresiasi Penetapan Perdasi RT/RW 2025-2044

"Kami mengajak bapak ibu untuk bekerjasama. Intinya tidak ada yang dikorbankan. Ini hanya maslah dengan waktu, kita Pemkab diminta Kementrian untuk segera membangun sekolah rakyat jadi kita minta pengertian bapak ibu semua," pinta Fauzun.(Get)