Berita Utama

Akses Jaringan 4G Belum Stabil dan Merata, Kominfo Papsel Audiensi Bersama Kementrian Komdigi RI

Merauke - Papua Selatan merupakan salah satu wilayah prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor swasembada gula dan bioetanol terintegrasi di Kabupaten Merauke.

Namun demikian, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini masih terbatas, terutama akses jaringan 4G yang stabil dan merata. Sejumlah distrik dan kawasan perbatasan masih tergolong blank spot, serta infrastruktur fiber optik (FO) belum menjangkau sebagian besar desa.

Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan kawasan, serta operasional proyek strategis nasional.

Oleh karena itu, dukungan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keberhasilan PSN serta percepatan transformasi digital di Papua Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Papua Selatan, Nugroho Asrianto melakukan audiensi dengan Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Kementrian Komdigi RI, Arnanto, pada Kamis, (12/2/2026) di Jakarta.

Tujuan Audiensi:

1. Memaparkan perkembangan dan kebutuhan dukungan telekomunikasi dalam PSN di Papua Selatan.

2. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan tower 4G di kawasan proyek.

3. Mendapatkan dukungan dan arahan teknis dari Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Komdigi.

4. Mendorong percepatan konektivitas digital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Disampaikan, di wilayah proyek masih tergolong blank spot dan berada di kawasan terluar serta terbatas akses komunikasinya. Kebutuhan Tower 4G dibutuhkan sekitar 25 tower dengan pengembangan dilakukan bertahap 2025-2030 yang diharapkan dapat mendukung Komunikasi masyarakat dan pekerja, Layanan darurat dan kesehata, Pengamanan kawasan, Digitalisasi pertanian (IoT, drone, telemetri),Integrasi rantai pasok nasional, dan Modernisasi pertanian presisi.

"Tanpa dukungan jaringan 4G, operasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan akan terhambat secara signifikan," kata Nugroho Asrianto, Jumat, (13/2/2026).

Kadis Kominfo Papsel mewakili Gub Papsel bersama Stafsus Gub Bidang Komunikasi dan Politik, melakukam Audiensi dengan Kementrian Komdigi di Jakarta. 

Pertemuan itu menghasilkan kebijakan dan mekanisme bahwa:

1. Usulan lokasi BTS baru diajukan oleh kab/kota melalui web SIGNAL.

2. Komdigi akan melelang frekuensi 700 MHz dengan kewajiban pembangunan di lokasi prioritas (berdasarkan usulan pemda).

3. Layanan Direct to Cell Starlink belum dapat dilakukan karena izin masih ISP dan VSAT tertutup; pembahasan masih bersifat business to business dengan operator seluler.

BAKTI Komdigi menyampaikan bahwa dukungan terhadap PSN di Papua Selatan dipahami sebagai kebutuhan strategis nasional, namun tetap harus memperhatikan ketentuan regulasi, perencanaan teknis, serta ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan nasional yang meliputi; 

Pertama, Kondisi Eksisting

1. Provider aktif di Papua Selatan saat ini terbatas pada Telkom dan Telkomsel. 

2. Jalur kabel FO Papua Selatan sering mengalami gangguan/putus di wilayah Laut Arafura.

3. Beberapa wilayah seperti Merauke-Distrik Salor dan Perbatasan Sota (±78km dari kota) masih blank spot hingga ±80%.

4. Tower BTS BAKTI eksisting memiliki tinggi ±18 meter sehingga cakupanterbatas.

Kedua, terkait Permohonan Tower Baru:

1. Pembangunan tower baru oleh BAKTI belum dapat dipastikan karena mempertimbangkan prioritas nasional, efisiensi anggaran, dan hasil survei kelayakan teknis.

2. Lokasi harus melalui proses verifikasi teknis dan administrasi.

3. Alternatif dapat dilakukan melalui skema kewajiban pembangunan oleh operator pemenang lelang frekuensi 700 MHz

Ketiga, terkait Starlink:

? Starlink yang dipasang untuk operasional gubernur saat ini terkendala regulasi.

? Izin yang dimiliki Starlink adalah ISP dan VSAT tertutup, sehingga belum dapat melakukan layanan Direct to Cell.

? Penggunaan harus sesuai ketentuan izin dan regulasi yang berlaku

Terakhir, untuk arah kebijakan dari hasil audiens tersebut adalah:

? Mendorong pemda aktif mengusulkan lokasi prioritas melalui sistem SIGNAL.

? Mengoptimalkan BTS eksisting (evaluasi teknis kemungkinan peninggian tower).

? Mendorong keterlibatan operator seluler dan ISP swasta melalui skema komitmen pembangunan.

? Melakukan survei lapangan bersama untuk validasi kebutuhan riil di lokasi PSN.(Get)

Baca Juga: Senator Rudy Tirtayana Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan dan Serahkan Bantuan di SMP YPK Merauke