Merauke - Menjawab kondisi sempitnya areal peti kemas di Pelabuhan Merauke, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menyampaikan solusi jangka pendeknya yakni dapat menempati lahan Pelabuhan Perikanan.

Namun, sebelum digunakan, harus ada pembicaraan dengan sejumlah pihak, meliputi Pemkab Merauke, KSOP, Pelindo dan pihak-pihak terkait termasuk perusahaan ekspedisi yang beroperasi di Merauke serta perlu membuat kesepakatan bersama, sebab lahan tersebut merupakan asset Pemkab. Apakah nanti disewakan atau seperti apa baiknya nanti.

‘’Itu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi sekarang,’’ jelasnya, Minggu, (1/3/2026) di Merauke kepada wartawan.

Sebelumnya, ia mengatakan telah ditemui oleh Kepala KSOP Merauke dan GM PT Pelindo Merauke sehubungan dengan kondisi Pelabuhan Merauke khususnya untuk terminal penimbunan peti kemas yang semakin sarat sehingga butuh depo atau lini 2 Pelabuhan.

^{Aktivitas dan tumpukan peti kemas di Pelabuhan Merauke}

Untuk itu, alternatif sebagai solusi jangka pendek adalah menggunakan areal Pelabuhan Perikanan Nusantara. Karena lanjut dia, berbicara terkait pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh PT. Pelindo dan KSOP memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta mengatur lalu lintas kapal dan kegiatan kepelabuhanan.

‘’Memang beberapa waktu lalu, kami diinformasikan terkait arus keluar masuk barang yang sekarang kalau kita mengikuti sudah cukup banyak. Intensitasnya di Merauke cukup padat, sehingga perlu kita mencari alternatif-alternatif khususnya berkaitan dengan areal peniumbunan peti kemas,’’ kata bupati Yoseph.

Sementara untuk jangka panjang, persoalan tersebut sudah disampaikan ke Bappenas RI sekaligus mengusulkan beberapa poin ke pusat mengingat telah berjalannya program PSN di Merauke. Bahwa aktivitas bongkar muat, mobilisasi alat khususnya alat berat membutuhkan fixed crane yang cukup untuk mempercepat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Merauke.

‘’Kami juga usulkan kalau bisa pelabuhan Merauke bisa dilabuhi 3 kapal. Misalnya, ada kapal putih masuk, maka kapal barang juga tetap bisa sandar sehingga aktivitas bongkar muatnya tidak terganggu. Ini artinya, perlu pengembangan atau perpanjangan dermaga lagi,’’ ujar bupati.

Dia berharap apa yang diusulkan ke Bappenas tersebut menjadi program prioritas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan PSN di Merauke. 

Baca Juga: Masjid Jami Jadi Titik Pertama Safari Ramadhan 1447 Hijriah Pemkab Merauke

Selain itu pihaknya mengusulkan point lain yakni peningkatan jalan di Merauke. Pasalnya berbagai alat berat yang turun dari kapal saat dimobilisasi membutuhkan jalan yang kuat untuk menopang. "Misalnya jalan Polder ditingkatkan, serta adanya jalan lingkar yang merupakan konsep lama bisa menjadi atensi pemerintah pusat,’’ ucap Yoseph Gebze.(Get)