Fenomena yang terjadi di beberapa daerah di Papua bahwa proyek-proyek yang dikerjakan masih berdasarkan kuantitas. Asal ada proyek tanpa didasarkan pada kualitas dan kebutuhan masyarakat.

 

"Dan yang lebih penting lagi tujuan yang jelas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan perencanaan teknokrat atau cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan. Kegiatan diduga masih berdasarkan pendekatan-pendekatan proyek," jelas Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah Papua, Maruli Tua di Merauke, Kamis (09/08).

 

Menurutnya, kebanyakan berprinsip yang penting ada kegiatan. Sehingga menurut dia, mungkin saja ada yang memberi hadiah atau sesuatu atau dalam bentuk lain, sehingga ada proyek yang dibangun tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan dan buruk pula kualitasnya.

 

"Yang harusnya dibangun dengan nilai 100 agar bisa bertahan lama dan kualitasnya bagus, tapi karena dibangun dengan nilai 50 maka belum sampai setahun sudah rusak bangunan itu. Akibatnya dana APBD yang terbatas menjadi tidak efektif," tutur Maruli.

 

Peran bupati dan organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting supaya tidak terjadi penyimpangan APBD yang berdampak pada hukum. Salah satunya, tidak boleh ada intervensi dari siapa pun.

 

"Terutama Sekda, Inspektorat dan para OPD, karena mereka yang punya peran untuk memanage stafnya, anggarannya, dan peralatannya. OPD harus membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel," tuturnya.