Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan/perwakilan perusahaan kelapa sawit di Merauke, Senin (19/04) di Lantai 3 Kantor Bupati Merauke.

Rakor dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan investasi di Merauke, dan bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat setempat atau CSR (Coorporate Social Resposibillity).

Kesempatan pertama, Romanus minta perusahaan menyiapkan laporan secara terinci perusahaan. Berkaitan dengan perijinanan, luas areal, tahap cleaning sampai pertumbuhan dan panen sawit.

"Saya minta laporan terinci dari perusahaan, paling lambat hari Rabu sudah saya terima," ungkap Romanus.

Ia juga ingin mengecek kebijakan masing-masing perusahaan untuk tenaga kerja, bagaimana rekrutmen tenaga kerja dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurutnya, ada persoalan yang ditemukan yakni masih banyak tenaga kerja perusahaan yang bukan KTP Merauke.

Dalam perekrutan tenaga kerja, seyogyanya diawali dengan sosialisasi secara luas dan ada koordinasi dengan Pemda. Perekrutannya mengutamakan orang asli Papua lokal dan non Papua yang memiliki KTP Merauke.

"Jangan membuat pengumuman tertutup. Kalau banyak yang dari luar Merauke, resikonya besar untuk pemanfaatan ruang, sosial, dan belum lagi kriminal. Ini bapak, ibu bikin kita jadi resiko. Buruh lepas penghasilan terbatas ujung-ujungnya Pemda. Untuk itu wajib KTP Merauke, kalau tidak saya akan kembalikan," tegas Romanus. 

Kembali Ia menekankan perusahaan harus punya komitmen terhadap tanggung jawab sosial (CSR). Untuk itu, selain menerima laporan, Romanus bersama tim akan kunjungan ke tiap-tiap perusahaan guna melihat mana yang masih eksis. Kalau ada yang baru jalan dan tidak berjalan, Romanus tegaskan langsung ditutup.

Selain itu, khusus bisnis internal perusahaan juga akan ditertibkan, di luar dari giat perusahaan asli. Dalam hal ini, OAP dan pemilik ulayat bisa ambil bagian untuk perdagang di sekitar perusahaan.

"Saya akan tertibkan, supaya orang hak ulayat yang bisa menikmati bukan orang lain. Kebutuhan perusahaan termasuk beras, dll kita atur sama-sama. Bisnis jual beras, pengecer minyak, dan dagang lainnya kasi kesempatan bagi OAP sehingga mereka juga bisa," pungkasnya. 

Selain laporan, Romanus katakan akan ada rapat tindak lanjut yang wajib dihadiri pimpinan perusahaan selaku pengambil kebijakan.