Berita Utama

Steven Abraham Temukan Banyak Masalah Dalam Reses Perdananya Di Merauke

Anggota Komisi VI DPR-RI, Steven Abraham atau yang akrab dipanggil Ayau, pertama kali turun reses ke daerah tanah kelahirannya Kabupaten Merauke, Papua usai dilantik dengan pergantian antar waktu (PAW) tanggal 2 Oktober menggantikan Roberto Row di Jakarta.

Pada reses perdananya ini, Ayau lebih fokus melihat dan menjaring aspirasi masyarakat di kampung-kampung lokal. Karena menurutnya di kampung lokal masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah di semua sisi pembangunan. 
 
"Kemarin saya turun di Distrik Okaba dan Ngguti, pembangunan fisik infrastruktur jalan Pemerintah Kabupaten Merauke saat ini masih belum ada. Kita tahu sendiri pendukuk disana 95 persen adalah masyarakat asli lokal yang harus kita perhatikan. Kondisi jalan sangat parah dan jembatan yang terbakar belum dibangun," jelas Ayau di Merauke, Selasa (13/10).
 
Hal lain yang ditemukan dan menjadi keluhan warga kampung adalah penyaluran jatah BBM ke Distrik Okaba sangat memprihatinkan sebab tidak sesuai kuota. Harusnya, kuota yang disalurkan kesana untuk jatah pakai selama sebulan tetapi yang terjadi baru sampai satu minggu BBM sudah habis.
 
"Padahal itu BBM satu harga. Yang diturunkan dari kapal sekitar 30 ton dan yang sampai ke tempat penjualan tinggal lima ton. Selebihnya tidak tau kemana. Kalau memang BBM ini habis berarti stok yang di kios-kios juga habis, nyatanya mereka masih menjual setiap hari. Ini mungkin ada jalur-jalur tikus yang keluar malam," tandasnya. 
 
Menurutnya, konsidisi seperti ini sudah termasuk kerugian negara karena negara sudah memeberikan subsidi untuk BBM satu harga. BBM satu harga adalah kebijakan menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp 6.450 per liter premium dan Rp 5.150 per liter solar di beberapa daerah pelosok Indonesia. 
 
Kebijakan ini mengikuti pencabutan subsidi BBM dan pemberian penugasan kepada Pertamina untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil melalui pembangunan SPBU di tempat tersebut dan mengatur penyalurannya secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara. 
Program ini mulai diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2016 oleh Joko Widodo.
 
Ia menyampaikan warga di daerah Okaba harus membeli 20 hingga 50 ribu rupiah dilihat dari kondisi jalan dan jangkauan. Sehingga menurutnya, kondisi ini luar biasa memberatkan warga, ketika dibandingkan dengan pendapatan warga yang sangat rendah. Harusnya, sudah menjadi perhatian serius dari pemerintah karena sudah lama dialami warga.
 
Masalah berikut, nilai jual kopra yang dijual warga sangat rendah, per kilo gramnya hanya 1500 rupiah. Sementara, dalam sekilo saja harus mengumpulkan 6-7 buah kelapa. Selanjutnya, ia akan mendatangi dinas terkait agar memperhatikan persoalan tersebut.
 
Selanjutnya, masalah pendidikan di kampung sangat miris. Sering terjadi kekosongan guru, tetapi pada saat ujian siswa semuanya lulus. Akibatnya, setelah masuk ke jenjang berikutnya banyak murid yang belum bisa baca, tulis dan menghitung.
 
"Ini sangat miris, bukan saya mau meremehkan tapi mari kita sama-sama introspeksi diri. Bekerja untuk pembangunan masyarakat Merauke yang lebih baik," ajak Ayau. 
Selanjutnya Anggota Komisi VI DPR-RI akan melanjutkan resesnya di Distrik Naukenjerai.(geet)