Merauke - Anggota DPRD Kabupaten Merauke akan melakukan reses di daerah pilihan (Dapil) masing-masing guna menyampaikan secara langsung manfaat dari pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). Tujuannya agar masyarakat lokal yang ada di kampung-kampung mendapatkan informasi yang benar dan akurat sehingga tidak salah persepsi akan kehadiran PPS. 

Wakil Ketua 1 DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan mengatakan, masih banyak masyarakat lokal yang belum mengerti karena belum disampaikan secara jelas pentingnya pemekaran suatu wilayah. Bahkan ada yang punya asumsi buruk yakni pemekaran akan menghimpit kehidupan dan tumbuh kembang orang asli Papua hinga sampai pada kepunahan. 

"Tanggal 11 kami turun reses, sekaligus kita anggota dewan turun ke Dapil masing-masing dan kita sampaikan secara langsung tentang Daerah Otonomi Baru, sehingga informasinya tidak simpang siur, " ujar Dominikus di GOR Head Sai Merauke, Selasa (9/8/2022). 

"Terutama di Dapil IV, banyak masyarakat orang asli Papua. Mereka melihat bahwa dengan DOB akan banyak orang yang datang dari luar. Kami harus memberikan kepastian bahwa mereka tetap dilindungi dan tidak ada niat pendatang untuk merampas hak mereka, karena gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua, " sambung Dominikus. 

Di samping itu, para legislator juga akan merayakan HUT ke-77 RI tahun 2022 di daerah pilihannya bersama masyarakat. Seperti biasa, reses adalah bentuk legislator mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan selama satu tahun agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan semua hasil kerja dewan dan mendapatkan informasi resmi sekaligus kembali menjaring aspirasi untuk diperjuangkan ke tingkat pemerintah daerah hingga pusat. 

Lebih lanjut dikatakan, masalah pendidikan menjadi keluhan terbanyak yang ditampung dewan pada reses sebelumnya. Dan keluhan pendidikan hampir terjadi di semua daerah, sebab sekolah tidak jalan karena guru tidak ada di tempat. Ia berharap akan ada perubahaan wajah di sekolah-sekolah pedalaman setelah dilantiknya Kepala Dinas Pendidikan yang baru. 

Sebab, wawasan generasi muda menentukan kemanan dan kondusifnya suatu wilayah karena memiliki SDM yang cukup. Untuk itu, persoalan pendidikan bukan hanya tanggungjawab sepihak melainkan kolaborasi semua stakeholder.(Get)