Berita Utama

Permintaan Agar DPRD Merauke Ikut Menolak Kenaikan BBM Ditolak

Merauke - Aliansi Mahasiswa Merauke kembali melakukan demonstrasi tolak kenaikan BBM jilid II. Dalam orasi mahasiswa dengan titik star Libra Merauke menuju Kantor DPRD setempat disampaikan lima tuntutan. 

Setelah berorasi di Halaman Kantor DPRD, kemudian dilanjutkan dengan diskusi di ruang sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Merauke Benny Latumahina, dan Wakil Ketua Dominikus Ulukyanan, Senin (12/9/2022). 

Lima tuntutan mahasiswa di antaranya

1. Meminta Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. 

2. Meminta kepada DPRD Kabupaten Merauke secara kelembagaan untuk menolak dengan tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

3. DPRD Kabupaten Merauke segera menindaklanjuti pembentukan panitia khusus pengawasan, pendistribusian BBM di Kabupaten Merauke berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat tertanggal 1 September lalu. 

4. DPRD Merauke segera membuat Peraturan Daerah dalam hal pengendalian penyaluran BBM, dan

5. Berkenaan dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM dan kesulitan di tengah-tengah masyarakat, maka DPRD dapat merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menaikkan tarif pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Merauke dan membuat Perda tentang CSR (Corporate social responsibility). 

CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat maupun terhadap lingkungan sekitar. 

Ketua DPRD Kabupaten Merauke Benny Latumahina soroti poin tuntutan kedua, bahwa secara kelembagaan pihaknya tidak bisa ikut membuat pernyataan untuk menolak kenaikan BBM. DPRD hanya membantu meneruskan aspirasi mahasiswa melalui fraksi di DPR RI tidak bisa serta merta ikut menyatakan menolak kenaikan BBM sebab itu masuk pernyataan politik.

Lagi pula, kenaikan BBM adalah kebijakan pemerintah pusat yang sudah pasti melalui pertimbangan sebelum diputuskan dilakukan kenaikan. Mengingat hadirnya BBM subsidi justru tidak tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi lemah dan lebih banyak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan. 

"Saya sampaikan kalau mau demo lagi dengan penyampaian yang sama dan memaksakan kehendak, saya pikir tidak mungkin. Karena kita bekerja atas perintah fraksi, sebab pemerintah menaikan BBM ini dengan pertimbangkan segala sesuatu," terang Benny, usai diskusi bersama mahasiswa pendemo. 

Namun, setiap penjelasan yang disampaikan dewan tidak bisa diterima mahasiswa dan para mahasiswa tetap bersih keras agar legislator di DPRD Merauke ikut bersuara dengan menyampaikan pernyataan menolak kebijakan pemerintah menaikan BBM.

"Mereka (mahasiswa) tidak bisa menerima sebab pemahaman ini belum sampai kepada nalar mereka. Akhirnya rapat kita tutup dengan tidak ada satu jawaban dari DPRD."(Get)