Merauke - Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Provinsi Papua Selatan, Jumat, (13/9)/2024) di Swissbell hotel Merauke. 

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba mengatakan, keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua Selatan selain memiliki dampak positif juga memiliki potensi yang dapat ditinjau dari berbagai aspek baik aspek ideologi, aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. 

Terbentuknya tim pengawasan orang asing pada tingkat Provinsi Papua Selatan diharapkan tim ini dapat melakukan berbagai langkah preventif, mengakomodir dan menindaklanjuti berbagai permasalahan pengawasan orang asing yang terjadi di Papua Selatan juga tingkat kabupaten.  

"Semoga tercipta hubungan yang sinergi antara insan terkait dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sehingga pengawasan dan keberadaan orang asing berjalan sesuai peran masing-masing, non intervensi dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan orang asing secara profesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba pada kesempatan tersebut. 

Operasi gabungan yang sudah dilakukan serta identifikasi beberapa masalah yang menjadi isu dibahas dalam tim pengawasan yang dilakukan tersebut. Antara lain, adanya proyek strategis nasional food estate pada PT. Global Abadi Papua yang mempekerjakan tenaga ahli. Masih terdapat penindasan ilegal di daerah perbatasan RI-PNG, PLBN Yatetkun yang belum beroperasi setelah dibangun serta berbagi permasalahan tim pengawasan orang asing pada tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke di berbagai kabupaten yang perlu juga disampaikan dalam bentuk pengajian data yang lebih konkret. 

Dengan demikian, semua tim anggota pengawasan orang asing dapat mengetahui sehingga pengawasan orang asing pada tingkat provinsi Papua Selatan dapat memiliki tujuan bersama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menjaga kedaulatan negara di Papua Selatan.

Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno dalam kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih kehadiran OPD dan stakeholder terkait dalam rapat tim pembentukan orang asing mengingat berbagai kegiatan orang asing di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak terutama Papua Selatan punya perbatasan langsung dengan PNG dan Australia.

"Oleh karena itu koordinasi antara instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan dan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing mutlak dilakukan," tegas Guritno. 

Pemerintah daerah, lanjut Guritno, siap mendukung dan menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud nyatakan kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Papua Selatan.(Get)