Merauke - Kepala Pusat Studi Kependudukan UNCEN, DR. John Rahail menyebut grand design pembangunan pendidikan menjadi salah satu dokumen yang sangat strategis di dalam akselerasi pembangunan SDM yang lebih terukur.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan usai launching dan seminar eksekutif Grand Desaign Pembangunan Pendidikan (GPP) Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2045 dan pencanangan revitalisasi pemodelan komite sekolah berbasis kontekstual Papua Selatan di Halogen Merauke, Senin, (5/5/2025).

Ia menyebut, dalam pembangunan suatu wilayah terdapat dua indikator yakni harapan tamat sekolah dan harapan anak sekolah. Yang terjadi di Provinsi Papua Selatan masih belum tuntas wajib belajar 9 tahun yang akan berdampak pada kualitas SDM usia produktif menjadi tidak produktif karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak bisa bersaing dalam program bonus demografi yang membutuhkan SDM berkualitas.

"Dengan indikator harapan tamat sekolah ini berbicara tentang kualitas layanan pendidikan, tapi juga ada satu lagi indikator yaitu harapan anak sekolah. Itu menggambar tentang sistem layanan pendidikan sehingga dua indikator ini dipacu untuk lebih cepat," terangnya.

Dalam jangka panjang, indeks pembangunan manusia sebagai salah satu fariabel penentu pembagian alokasi dana pusat ke daerah. "Ranah kami dari Uncen diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dokumen ini dengan melihat secara objektif situasi terkini yang kami potret sebagai situasi potensi dan kebutuhan prioritas dari layanan pendidikan. Grand Design ini akan menjadi peta dan jalan untuk jangka panjang yang kemudian selaras dengan dokumen RJPD Papua selatan tapi juga sebagai terjemahan dari rencana induk percepatan pembangunan Papua Selatan," urainya.

Harapannya, dengan dokumen tersebut mempercepat kemajuan Papua Selatan dalam berbagai aspek pembangunan pendidikan yang berangkat dari penataan tatakelola layanan pendidikan, pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Sementara pencanangan revitalisasi pemodelan komite sekolah berbasis kontekstual Papua Selatan, ini sesuai visi dan misi Gubernur yang coba diterjemahkan dengan melihat fakta di lapangan lalu merancang untuk melibatkan tiga tungku yakni pemerintah, adat dan agama serta dua peran dari pemuda dan perempuan turut terlibat sesuai dengan struktur sosial dan fungsi.

"Sehingga kita tidak perlu membentuk kelompok baru di masyarakat tetapi bagaimana memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat berpartisipasi sesuai peran sosial yang sudah ada. Selanjutnya persoalan anak yang tidak sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah melainkan menjadi tanggungjawab masyarakat juga."

John menambahkan, pendidikan berpola asrama termasuk salah satu konsep dalam dokumen yang ditawarkan. Pendekatan pendidikan anak Papua ke depan harus berbasis ekologi lokal, rawa, pantai, daerah sungai, pedalaman, pinggiran kota dan perkotaan. Ini dimaksudkan supaya anak-anak akan merasa sekolah sebagai rumah mereka dan tidak merasa asing dengan lingkungan sosialnya.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi penyusunan Grand Design Pendidikan dari UNCEN. Pemrov Papua Selatan sudah membentuk Pergup tentang pendidikan, maka grand design pendidikan merupakan bagian yang akan ditetapkan menjadi Perda guna mewujudkan pendidikan berkualitas di masa yang akan datang yang sudah dilengkapi dengan berbagai regulasi. 

_{Baca Juga : Panitia Musprov KONI Papua Selatan Gelar Rapat Pemantapan Persiapan}

"Sehingga nanti siapapun yang akan mengelola pendidikan ini sudah memiliki dasar dan grand design yang baku dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujar Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Pemrov Papua Selatan.(Get)